peraturan oss. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: T. peraturan oss

LKPM wajib dilaporkan untuk kategori usaha kecil dengan hasil penjualan tahunan besar dari Rp2 miliar – Rp 15 miliar dan modal usaha besar dari Rp1 miliar – Rp 5 miliar, lalu usaha. PKKPR ini diberikan khusus untuk pelaku usaha dengan lokasi usaha belum tersedia RDTR; atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan sistem OSS. Pengajuan kedua sertifikasi tersebut dilaksanakan melalui lembaga OSS (Pasal 102 ayat (1) PP 5/2021). 2. Unduh pdf peraturan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak dan kewajiban. id; BERKAS DIBUAT DUA RANGKAP , ASLI (DPMPTSP) COPY (DINAS KESEHATAN). Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) . Izin Usaha Pertambangan Khusus. Date: Wed, 27 Sep 2023 13:44:48 -0700 From: Kyle Zeng <zengyhkyle@. (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB. oss-security - Re: CVE-2023-5217: Heap buffer overflow in vp8 encoding in libvpx. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara 2. Apotek dalam Perizinan OSS. 25-09-2023. “Jika pemilik gudang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang di sistem OSS, maka banyak sanksi yang akan menanti. Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2: undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4959)Saat ini, Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017 yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”). Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini kami sampaikan bahwa bagi pelaku usaha yang. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. (Selengkapnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). t. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan, sesuai kesepakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sistem OSS berbasis risiko akan diimplementasikan pada Juli 2021. com - Pemerintah telah menerbitkan beleid baru terkait tata ruang yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Judul. Surat Implementasi PMK 14-2021 Perizinan Apotek dan Toko Obat di OSS RBA (352) Peraturan Menteri Kesehatan RI. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4. RDTR 2022 Disahkan, Ini 5 Arah Pengembangan Kota Jakarta. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Pelayanan kesehatan memiliki sistem yang harus diikuti di dalam OSS RBA. pdf | irawan d soedradjat - Academia. Daftar Peraturan BPOM. penerbitan SLF. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. NOMOR 30 . Atas alasan peralihan ini, pelaku usaha diminta segera memenuhi komiten atas izin usaha yang belum efektif dan diajukan ke sistem OSS versi 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No 5/2021). Selasa, 19 Oktober 2021 | Post by: Admin Portal. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoSetiap Peraturan mengenai OSS Berbasis Risiko ini telah dimuat dalam PP No. no keterangan file; 1: peraturan gubernur jawa timur nomor 69 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 1 menjadi sistem OSS RBA atau berbasis risiko. Andrey mengatakan bahwa setelah rezim OSS beralih ke Risk Based Approach, data-data yang disampaikan dalam LKPM memiliki perbedaan dengan OSS sebelumnya baik OSS 1. 22/MENLHK/ SETJEN/KUM. Pada saat itu, Presiden yang didampingi oleh Menteri Investasi dan Menteri Keuangan mulai mengaktifkan sistem OSS Berbasis Risiko. PP 5/2021 ini mengubah konsep. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ( Lembaran. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada OSS RBA, pengawasan dilakukan setelah. (3) Integrasi Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling 3 (tiga) bulanlambat terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. KBLI 2020 dalam OSS Berbasis Risiko. (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaPenerbitan kebijakan OSS, melalui Perpres 91/2017 dan PP 24/2018, menuntut adanya penyesuaian kembali aktivitas-aktivitas manajemen pelayanan yang diatur di dalam Permendagri 138/2017. Peraturan OSS (Online Single Submission) - Easybiz. dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala UPT, atauPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan. Perkenalkan kami dari CV DUA RAJA SEJAHTERA,. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan Perizinan Berusaha #7 Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Perda tentang BG. Kementerian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS dan merupakan jenis izin komersial atau operasional. Pada umumnya, usaha pemurnian logam mulia biasanya terbagi dalam dua jenis, yaitu yang terintegrasi dengan kegiatan penambangan dan yang terpisah. Pelaku usaha yang telah memperoleh NIB wajib memiliki Izin Usaha. Gantikan Izin Lokasi, KKPR Diklaim Makin Memudahkan Urusan Perizinan Berusaha. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau. Pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11/2020 2020 tentang Cipta Kerja. Serta foto ruangan sesuai denah; Sarana, prasarana, dan peralatan. Maaf, Halaman Tidak Ditemukan. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). E. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, reformasi Perizinan Berusaha sektor, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha. Ditegaskan dalam PP ini, Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB, dan Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitken kepada: a. Dalam hal pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor Jasa Konstruksi melalui sistem OSS subsektor Jasa KonstruksiPeraturan Badan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan pertimbangan teknis yang diterima oleh instansi yang bersangkutanPB UMKU SUDAH BISA DIPROSES DI OSS RBA. Bila tidak sesuai, maka pemilik bangunan gedung bisa dikenai sanksi seperti tertulis dalam Pasal 12. Begini Gambaran Umum Pelaksanaan OSS Berbasis Risiko. Untuk itu Perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan dengan pedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan. 1 paling telat 29 Juli 2021 pukul 24. Kebijakan single submission merupakan implementasi tahap kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 4. Dapatkan cuplikan terbaru dari sosial media. 3. t. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan. Percetakan Negara No. Selanjutnya, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas melakukan kegiatan usaha. Untuk mengetahui Pemenuhan Persyaratan KBLI anda, anda dapat Peraturan Pemerintah No. Dokumen SPPL d. Lihat disini; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LembaranPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan OSS Risk Based Approach (OSS-RBA) akan dimulai tanggal 2 Juli 2021. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tetapi pasca OSS diterapkan pengurusannya malah masuk ke sektor pariwisata. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. penerbitan IMB; dan c. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan BKPM No. Sistem: •. Seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih. KONTAK. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Artinya, sertifikat standar diperlukan untuk menilai apakah kegiatan usaha tersebut telah memenuhi standar yang. 68 downloads. Aturan turunan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. ”. Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan BKPM 3/2021, permohonan tersebut diajukan dengan mengisi data permohonan hak akses penggunaan Sistem OSS dengan mengisi paling sedikit:. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. FULL TEXT. Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang. Penjelasan 8 hlm. go. Sedangkan untuk beberapa sektor berikut ini yang tidak diatur dalam PP OSS, ketentuan mengenai investasi dan permodalan dapat mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sejak tanggal 2 Juni 2021, Pelaku Usaha. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, serta luas lahan yang sesuai pada lampiran peraturan pemerintah. Nah untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa itu OSS RBA, apa saja sektor usaha yang dapat diurus melalui OSS RBA, dan bagaimana cara mengakses OSS RBA, Kontrak Hukum akan memberikan penjelasan dalam artikel berikut ini. Dalam aturan tersebut, Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ditetapkan sebagai acuan baru dalam perizinan berusaha. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, dan sanksi pengendalian penanaman modal. Så sammanflätat är gängkriget med Natofrågan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Karenanya, UMKM hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit sudah keluar izinnya. ” Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan. Semenjak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko atau OSS RBA, Peraturan mengenai izin klinik juga mengalami beberapa perubahan yang cukup sedikit, sedangkan untuk persyaratan umumnya masih sama dengan sistem perizinan yang lama. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tetap terhubung. “Melakukan pelaporan LKPM melalui OSS merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi formsebagaimana tercantum dalam laman OSS. Herannya, di peraturan pelaksana sektor pariwisata bidang usaha itu tidak ada. Sebelum dilakukan penerapan OSS Versi 1. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrikDalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Perlu diketahui bahwa setiap pengusaha yang melakukan penanaman modal tidak luput untuk melakukan kewajibannya untuk melakukan laporan. Perbedaan dengan sistem sebelumnya cukup sederhana, karena OSS RBA mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Single Submission (OSS). Perbedaan OSS ver. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN MENTERI 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) bahwa lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dengan Menyelesaikan, dokumen lingkungan, dan/atau. Keberadaan suatu gudang pasti tidak lepas dari kegiatan. 010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat menyampaikan. Anda hanya perlu membuat akun serta mengisi form pendaftaran izin. Administrasi a. Pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan. 3 Tahun 2021 • Peraturan BKPM No. Pengembangan Sistem OSS Berbasis Risiko, target go live tanggal 2 Juni 2021. 010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu s. Sistem OSS; Peraturan (JDIH BPOM RI) ALAMAT KAMI. Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi: 1) peta dan batas koordinat wilayah; 2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; 3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Peraturan Lainnya, 5 TAHUN 2021. pu. Jika data yang dimasukan sudah lengkap, maka OSS akan menerbitkan NIB. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. OSS ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. co. 1,. Peraturan BKPM No. Prosedur pembuatan izin usaha restoran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan OSS (Online Single Submission) dan mengurus secara langsung di PTSP. 45 22. Tipe Dokumen. com - 03/05/2021, 14:12 WIB. Meliputi denah bangunan dengan ukuran yang jelas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk Apotek seperti adanya ruang tunggu, display obat, penerimaan resep, PIO, konseling, dll. Untuk pengurusan ini kamu perlu mengetahui apa isi Pasal. 8 Anda dapat mengakses panduan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi -Badan Usaha di oss. Pada tahun 2020 Pemerintah RI telah menetapkan Peraturan Menteri (PM). RDTR sekaligus menjadi dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Download. Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Peraturan Pemerintah ini merupakan rangkaian kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2019, ditetapkan 29 April. January 31, 2019. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR. Kemunculan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat mendaftarkan hak akses pada sistem OSS terlebih dulu. (3) Dalam hal dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: a. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan. 5 Tahun 2021 yaitu Bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan). Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Dengan terbitnya peraturan tersebut,. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sektor-sektor Usaha. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri,. “Melakukan pelaporan LKPM melalui OSS merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM. KEMENHUB SOSIALISASIKAN REGULASI PERIZINAN APLIKASI OSS DI SEKTOR TRANPORTASI LAUT. OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, ataubupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) eval. Pasal 7 (1) Standar pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK paling sedikit meliputi: a. Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM No.